PALI dibelit Hutang, Ketua DPRD : Tata Kelola Keuangan Harus dirubah!
Oleh Redaksi KABARPALI
PALI [kabarpali.com] - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H. Asri AG, SH., MSi., menjelaskan bahwa saat ini PALI memang sedang dilanda kesulitan keuangan. Hal itu menyebabkan masih banyaknya tertunda pembayaran beberapa pos kebutuhan daerah.
Hal itu, disampaikan politisi PDIP itu saat menerima para Kepala Desa (Kades) yang tergabung pada Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten PALI (FK2DP), yang mengadukan soal Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum mereka terima sejak pertengahan 2020 tahun lalu.
Menurut H Asri AG bahwa hutang Pemkab atau disebut juga tunda bayar bukan hanya dialami kades dan perangkatnya, namun juga dialami sektor lainnya.
"Perlu disampaikan di sini bahwa hutang Pemkab PALI sebesar Rp 216 milyar lebih tepatnya Rp.216.945.877.398,- Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp 35 milyar yang seharusnya sudah disalurkan tahun 2020 lalu," ungkap H Asri AG, di ruang rapat DPRD PALI.
Diungkapkan Asri, bahwa tunda bayar itu belum termasuk hutang kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp22 milyar dan pihak SMSI sebesar Rp180 milyar.
"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang hutang kepada bank Sumsel dan pihak SMSI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," tandas ketua DPRD PALI.
Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan H Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 milyar.
"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 milyar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop," terangnya.
H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.
"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tatakelola keuangan harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.[red]
