Tahun ajaran baru seharusnya menjadi momen yang penuh harapan—masa di mana anak-anak melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan semangat baru. Namun, bagi banyak orangtua murid, momen ini justru menjadi sumber kecemasan dan tekanan batin yang luar biasa.

Bukan karena mereka tidak bangga atau tidak ingin mendukung masa depan anak-anak mereka, tapi karena beban biaya yang datang bertubi-tubi, sering kali di luar nalar dan kemampuan.

Di satu sisi, mereka harus menyiapkan biaya-biaya pendaftaran sekolah, seragam baru, buku pelajaran, hingga kebutuhan transportasinya. Ini sudah cukup berat, terutama bagi keluarga kelas menengah ke bawah yang pendapatannya rendah, sementara kebutuhan hidup terus melonjak.

Namun yang seringkali membuat dada sesak adalah kewajiban-kewajiban tambahan menjelang akhir tahun ajaran lama—biaya perpisahan sekolah, sumbangan kenang-kenangan, atau acara seremonial yang tampaknya lebih mementingkan kemewahan daripada makna.

Banyak orangtua bertanya dalam hati: apakah perpisahan sekolah harus menjadi ajang pesta yang mewah? Apakah kenang-kenangan harus berbentuk barang mahal yang nilainya lebih tinggi dari iuran pendidikan itu sendiri? Mengapa sekolah—yang seharusnya menjadi lembaga pencerdas bangsa—terkesan lebih sebagai lembaga bisnis yang berlomba mencari keuntungan dari kantong orangtua?

Mereka tidak berani bersuara lantang. Takut dianggap tidak peduli pada anak. Takut anak mereka diperlakukan berbeda oleh pihak sekolah. Maka mereka memilih diam, sembari bekerja lebih keras, menekan kebutuhan rumah tangga, bahkan berutang demi membayar sesuatu yang tidak selalu mereka anggap perlu.

Lebih menyedihkan lagi, tidak sedikit sekolah yang menjadikan momen perpisahan ini sebagai ladang keuntungan. Biaya tinggi yang tidak transparan, dibungkus kata-kata indah seperti "apresiasi bagi anak-anak" atau "pengalaman tak terlupakan", padahal banyak yang tahu, sebagian besar dana itu tidak sepenuhnya kembali pada anak didik.

Ironisnya, di tengah jargon "pendidikan untuk semua" dan "pemerataan akses pendidikan", yang terjadi justru ketimpangan dan eksklusivitas. Mereka yang mampu, bisa memilih sekolah yang bebas pungutan liar dan memberi pengalaman belajar menyenangkan. Tapi bagi sebagian besar rakyat, pendidikan masih menjadi perjuangan yang menyakitkan.

Sudah saatnya semua pihak—pengelola sekolah, pemerintah, hingga masyarakat luas—membuka mata. Pendidikan bukan komoditas. Ia bukan barang dagangan yang bisa dijual dengan harga tinggi demi gengsi atau profit. Pendidikan adalah hak dasar anak bangsa dan tanggung jawab kolektif kita semua.

Orangtua tidak seharusnya dihantui dilema antara kebutuhan dasar keluarga dan masa depan pendidikan anak. Dan anak-anak tidak layak melihat orangtuanya meneteskan keringat, bahkan air mata, hanya demi membayar sebuah pesta perpisahan yang mewah.

Biarlah akhir tahun ajaran menjadi momen syukur dan refleksi, bukan ajang konsumtif yang menambah luka di hati orangtua. Sebab masa depan bangsa tidak dibangun di atas pesta, tapi pada keikhlasan dan keadilan dalam mencerdaskan generasi.**

Penulis : J. Sadewo,S.H.,M.H. (pengamat pendidikan lokal, Ketua LKBH PGRI PALI)