PALI [kabarpali.com] – Di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah menekan kegiatan seremonial dan kunjungan kerja yang tidak mendesak, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) justru menjadi sorotan publik terkait rencana kegiatan studi tiru ketahanan pangan desa yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp15 juta per desa.

Program yang melibatkan sekitar 65 desa ini sempat menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran negara. Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PALI menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah sekadar perjalanan dinas, melainkan bagian dari implementasi program prioritas nasional ketahanan pangan.

Kepala DPMD PALI, Edi Irwan, SE.,M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan kaji tiru ini diselenggarakan atas kerja sama Pusdiklat Kemendagri dan Kodim 0404 Muara Enim, yang memang mendapat mandat memperkuat kemandirian pangan daerah.

“Kegiatan ini berbasis pada penguatan pemahaman ketahanan pangan desa dan merupakan bagian dari program prioritas nasional. Bukan perjalanan seremonial, melainkan pelatihan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan program ketahanan pangan,” tegas Edi, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, peserta kegiatan terdiri dari empat orang per desa, yakni kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan ketua BUMDes, yang berperan sebagai koordinator program ketahanan pangan di tingkat desa.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama diisi dengan sesi sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Widyaiswara Ketahanan Pangan Kemendagri, praktisi pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri), serta perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Kabupaten PALI.

Sementara hari kedua difokuskan pada kaji tiru langsung ke lapangan, yakni di Desa Tanjung Raya Kecamatan Muara Enim, yang dikenal sebagai sentra komoditas pisang Cavendish, serta Desa Gelumbang, yang menjadi pusat breeding farm ayam petelur.

“Selama kunjungan, peserta akan didampingi oleh pendamping ketahanan pangan dari Kodim 0404 Muara Enim yang sudah bersertifikat dan memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang pengembangan pangan,” terang Edi Irwan.

Dari total 65 desa di Kabupaten PALI, sebanyak 61 desa telah menyetujui penawaran kegiatan tersebut dan menganggarkannya dalam alokasi dana desa Tahun Anggaran 2025.

Meski begitu, sejumlah pihak tetap menyoroti kegiatan ini, termasuk Koordinator K-MAKI, Boni Balitong, yang menilai perlu adanya evaluasi dan audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami mendesak BPK untuk mengaudit kegiatan ini agar tidak menjadi ajang bancakan di tengah kondisi defisit anggaran daerah. Kepala desa jangan sampai dijadikan sapi perah oleh pihak-pihak tertentu,” kata Boni.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan dana desa benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan seremonial yang manfaatnya tidak jelas.

Menanggapi hal itu, Edi Irwan menegaskan bahwa seluruh mekanisme kegiatan telah sesuai ketentuan dan akan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel.

“Kami sangat terbuka terhadap pengawasan publik. Semua proses akan kami pastikan berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” tutupnya.[red]