PALI [kabarpali.com] - Peringatan keras bagi masyarakat peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama peserta kategori mandiri (bayar iuran sendiri). Jangan sampai Anda menunggak! Sebab, tagihan terhutang plus dendanya tetap wajib Anda bayar. Walau tak mampu sekalipun!

Demikianlah kesimpulan informasi terkait hal itu, yang didapat media ini dari wawancara khusus dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Desi Maya Malinda, Senin (21/2/2022).

Menurut Desi, tunggakan iuran beserta denda BPJS Kesehatan tak bisa dihapuskan begitu saja. Walau peserta tersebut tergolong tidak mampu ekonominya. Namun bisa ikut program Rehab atau rencana pembayaran bertahap (dicicil) sampai lunas.

"Program Rehab skema pembayarannya bisa dicicil minimal selama 4 bulan. Setelah lunas, jika peserta itu memang tak mampu membayar iuran, boleh mendaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Baik bersumber dari APBD maupun APBN," terangnya, di Kantor BPJS Kesehatan PALI.

Namun demikian, pendaftaran itu pun bisa saja tidak diterima, jika quota atau kemampuan anggaran daerah tersebut tidak mampu mencovernya. Jika demikian, maka peserta BPJS Kesehatan tetap wajib ikut sebagai peserta mandiri atau alternatif lain, melalui PBI JK bersumber APBN.

"Sebagaimana diketahui, kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saat ini juga banyak ditetapkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik," urainya.

Disinggung soal banyaknya masyarakat terkategori Miskin Baru (Misbar) akibat hantaman pandemi Covid 19 yang belum sepenuhnya berlalu, dan hal itu mengakibatkan banyak peserta mandiri BPJS Kesehatan yang tertunggak, ditegaskan Desi bahwa hutang iuran dan denda tetap harus dibayar, walau bisa dengan cara dicicil.

"Untuk mendaftar program Rehab agar bisa mencicil tunggakan iuran, masyarakat bisa mendownload aplikasi Mobile JKN," tukasnya.[red]