PALI [kabarpali.com] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, pernah menyatakan akan tetap konsisten melarang tambang batubara secara besar-besaran di Bumi Serepat Serasan, karena akan menyalahi Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan. Lalu bagaimanakah sikap mereka sekarang?

Pernyataan tersebut sebagaimana diungkapkan Ketua DPRD PALI, H. Asri. AG, S.H., M.Si., kepada awak media yang pernah dipublikasikan oleh portal berita seputarnegeri.com, sekira 10 bulan lalu.

Dikatakan Asri, larangan tambang batubara dengan skala besar tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) PALI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038.

“Tambang batubara yang boleh di PALI itu hanya kegiatan mulut tambang guna pembangkit listrik. Bukan ditambang, lalu di bawa keluar Kabupaten PALI,” ujarnya.

Dengan demikian, bila mengacu pada Perda dimaksud, sebagaimana dijelaskan Ketua DPRD PALI, maka bila ada kegiatan tambang yang beroperasi di Bumi Serepat Serasan, dapatlah dikatakan ilegal mining (tambang ilegal).

“Bila ada tambang batubara di PALI, tentu patut dipertanyakan yang mengizinkannya siapa?” tukasnya.

Sikap dan pernyataan tegas yang pernah diutarakan oleh wakil rakyat di PALI tersebut menuai dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Tak terkecuali dari Forum Masyarakat Bumi Serepat Serasan (Formas Busser).

Kepada media ini, Ketua Formas Busser, Rully Pabendra mengatakan, bahwa ekspolitasi batubara hanya akan menuai banyak mudharat ketimbang sedikit manfaatnya.

“Wilayah PALI ini kecil. Tidak luas. Lahan-lahan yang ada merupakan andalan masyarakat untuk bertani dan berkebun. Namun bila dilakukan tambang batubara secara besar-besaran, kita akan menuai banyak sekali imbas negatifnya,” ujar Rully, Rabu (10/1/2024).

Menurutnya, selain dampak negatif merusak lingkungan, industri tambang gila-gilaan akan merenggut alam dan lahan pertanian masyarakat. Pada akhirnya penduduk pribumi akan tersisih di negeri sendiri.

“Hal ini hendaknya menjadi pertimbangan sungguh-sungguh. Para pengampuh kebijakan harus mendengar aspirasi seluruh rakyat hingga lapisan bawah. Fikirkan anak cucu kita kelak,” tegasnya.

Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. DPRD PALI hendaknya dapat komitmen dengan ucapan dan termasuk produk hukum yang mereka bahas dan sahkan sebagai refresentasi dari kehendak rakyat.

Lalu, bagaimana sikap DPRD PALI sekarang dan nanti? Mari kita lihat..![red]