Buka Bimtek SAKIP 2025, Wabup Iwan Tuaji Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas Pemerintahan
PALI [kabarpali.com] - Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Srikandi, Kecamatan Talang Ubi, pada Selasa (11/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab PALI dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem kinerja yang terukur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Bimtek yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, S.H., diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten PALI. Dalam arahannya, Wabup Iwan menekankan bahwa penerapan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan fokus pada hasil pembangunan.
“Keberhasilan SAKIP tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, melainkan oleh komitmen dan kesungguhan kita bersama. Setiap perangkat daerah harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Iwan Tuaji.
Ia juga menambahkan, dengan sistem akuntabilitas yang kuat, laporan kinerja pemerintah akan menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat sasaran. Hal ini pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten PALI.
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kompetensi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program berbasis kinerja. Pemerintah Kabupaten PALI bertekad menjadikan implementasi SAKIP sebagai landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berdaya saing tinggi.[red]
