Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp335 Triliun, Setara Rp1,2 Triliun per Hari
Jakarta [kabarpali.com] – Pemerintah memproyeksikan anggaran raksasa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Total dana yang disiapkan mencapai Rp335 triliun, angka fantastis yang diambil dari anggaran pendidikan nasional senilai Rp757 triliun.
Program ini diperkirakan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga kelompok prioritas lain. Dari total anggaran tersebut, lebih dari 75 persen diarahkan khusus untuk penyediaan makanan bergizi, sementara sisanya digunakan untuk operasional, manajemen, serta sistem digitalisasi agar pengeluaran tercatat dan bisa diawasi secara transparan.
Jika dihitung lebih rinci, beban biaya yang harus ditanggung negara untuk program ini mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari. Angka itu setara dengan Rp25 triliun per bulan atau hampir Rp300 triliun per tahun hanya untuk penyediaan makan bergizi.
Pada 2025, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran awal Rp71 triliun untuk uji pelaksanaan MBG. Namun, hingga 19 Agustus lalu, realisasi penyerapan baru sekitar Rp10,3 triliun. Meski pemerintah menambah alokasi hingga Rp100 triliun di luar pagu tersebut, diperkirakan yang terserap hanya Rp50 triliun. Dengan demikian, total realisasi tahun 2025 kemungkinan berada di kisaran Rp121 triliun, jauh di bawah target.
Untuk mendukung program raksasa ini, pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Unit layanan ini ditargetkan dapat beroperasi 20–21 hari per bulan. Hingga September 2025 ditargetkan terbentuk 10.000 SPPG, lalu meningkat menjadi 30.000 unit pada akhir November.
Meski tantangan logistik dan akuntabilitas masih besar, program ini digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, menekan angka stunting, serta mendukung peningkatan sumber daya manusia jangka panjang.
Dengan skala anggaran mencapai Rp335 triliun per tahun, keberhasilan program MBG akan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, distribusi bahan baku, serta pengawasan ketat agar dana sebesar itu benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.[red/net]