PALI [kabarpali.com] – Rencana pembukaan tambang batu bara oleh PT Pendopo Energi Batu Bara (PEB) dengan kontraktor PT MULI di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), memicu sorotan tajam dari masyarakat setempat maupun anggota DPRD PALI.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten PALI belum mengeluarkan sikap resmi, meski polemik terus menghangat di lapangan. Di lokasi calon tambang, sejumlah alat berat seperti excavator, dozer, dan dump truck telah tampak terparkir, disertai petugas keamanan yang berjaga.

Menindaklanjuti keresahan warga, Anggota DPRD PALI sekaligus tokoh masyarakat, Herdiyanto, S.H.I, bersama Ketua Masyarakat Benuang Beruge Darat Bersatu, Madi Kusno, turun langsung meninjau lokasi pada Minggu (5/10/2025).

“Saya bersama Pak Madi Kusno meninjau langsung lokasi tambang batu bara untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat Benuang Beruge Darat,” ujar Herdiyanto.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan, perusahaan tidak boleh bertindak sepihak tanpa melibatkan warga yang akan terdampak.

“Sejak awal seharusnya perusahaan mengajak masyarakat duduk bersama sebelum memulai aktivitas. Sosialisasikan dulu, jangan tiba-tiba menimbulkan keramaian,” tegasnya.

Herdiyanto menilai, aktivitas pertambangan berpotensi membawa dampak besar, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

“Dampak jangka panjang harus disampaikan secara terbuka agar warga paham dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari, baik bagi masyarakat maupun perusahaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, warga Desa Benuang tidak menolak kehadiran investasi, namun menuntut transparansi serta kejelasan dalam setiap tahap prosesnya.

“Masyarakat Benuang pada prinsipnya terbuka menerima investor. Tapi harus ada kejelasan dan keterbukaan. Kalau transparan, masyarakat juga akan mendukung. Apalagi bila keberadaan tambang bisa membuka lapangan kerja bagi warga lokal,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten PALI belum mengeluarkan pernyataan resmi maupun kebijakan terkait polemik pembukaan tambang batu bara di Desa Benuang.[red]