DALAM sejarah panjang peradaban, hampir semua raja besar selalu dikelilingi oleh orang-orang bijak dan berilmu. Mereka bukan sekadar pendamping, tetapi penjaga arah, penunjuk jalan, dan pengimbang kekuasaan. 

Sosok penasehat ini memainkan peran vital dalam menuntun seorang pemimpin agar tidak terjebak dalam keangkuhan kekuasaan yang membutakan.

Lihatlah kisah Raja Salomo yang dikenal karena kebijaksanaannya, ia tak hanya mewarisi tahta, tapi juga dikelilingi oleh para penasehat yang membantunya menimbang perkara rakyat secara adil. 

Di Nusantara, ada kisah Prabu Siliwangi dari Pajajaran, yang dikenal memiliki penasihat spiritual dan politik yang arif, yang menjaga kestabilan kerajaan di tengah tantangan internal dan eksternal.

Bahkan Majapahit mencapai kejayaan berkat perpaduan kepemimpinan Hayam Wurukdan pemikiran strategis Mahapatih Gajah Mada—seorang penasehat sekaligus pelaksana yang tidak hanya cerdas, tapi juga visioner.

Mengapa Para Raja Butuh Penasehat yang Berilmu dan Bijak?

Karena kekuasaan yang besar selalu menghadirkan godaan yang besar pula. Seorang pemimpin, betapa pun kuat dan pintar, tidak bisa melihat segala sesuatu sendirian. Ia butuh mata, telinga, dan suara dari luar dirinya—yakni para penasehat yang:

• Memiliki wawasan luas dan pengetahuan mendalam,
• Mampu berpikir jangka panjang,
• Tidak mencari kepentingan pribadi,
• Berani menyampaikan kebenaran meski pahit.

Penasehat seperti inilah yang menjadi rem bagi nafsu kuasa, dan sekaligus kompas moral dalam pengambilan kebijakan.

Ketika Kepala Daerah Dikelilingi Pembisik Minim Ilmu

Sayangnya, dalam era demokrasi lokal saat ini, kita justru menyaksikan fenomena sebaliknya. Banyak kepala daerah, bupati, wali kota, bahkan gubernur, yang tidak dikelilingi oleh orang-orang berilmu dan bijak, tetapi oleh para pembisik politik—orang-orang yang hanya mengedepankan loyalitas sempit, kepentingan pribadi, dan politik balas budi.

Mereka bukan hadir untuk menasihati, tapi untuk mengendalikan, memanipulasi, dan mengarahkan pemimpin demi agenda kelompoknya. Mereka tidak memberi masukan berdasarkan data, keilmuan, atau kepekaan sosial, tapi berdasarkan siapa yang mendanai, siapa yang akan untung, dan bagaimana mereka bisa bertahan di lingkaran kekuasaan.

Akibatnya:

• Kebijakan publik menjadi tidak efektif dan tak berpihak pada rakyat.
• Program-program strategis digerogoti oleh proyek-proyek titipan.
• Pemerintahan kehilangan arah, hanya menjadi panggung pencitraan.
• Masyarakat menjadi korban dari keputusan yang tidak adil dan tidak berkelanjutan.

Contoh Nyata di Era Modern

Sudah banyak contohnya. Di beberapa daerah, kepala daerah terlalu percaya pada “tim sukses” atau “orang dekat” yang tidak memahami tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, ataupun etika pelayanan publik. Mereka hanya tahu bagaimana mengamankan proyek, menyingkirkan lawan politik, atau membangun narasi populis. Bukan membangun daerah.

Hal ini membuat kepala daerah menjadi terisolasi dari suara rakyat, dan lebih sibuk mendengarkan orang-orang yang membuatnya nyaman, bukan yang membuatnya sadar.

Pelajaran untuk Pemimpin Hari Ini

Seorang pemimpin yang bijak tahu bahwa loyalitas bukan berarti “setuju terus”. Ia tahu bahwa dikelilingi oleh orang-orang pandai yang bisa berbeda pendapat adalah kekayaan. Ia paham bahwa nasihat yang baik mungkin menyakitkan, tetapi menyelamatkan.

Maka, jika kepala daerah ingin membawa kemajuan bagi masyarakatnya, ia harus memilih orang-orang yang cerdas, jujur, dan berani berkata benar di sekelilingnya. Bukan para penjilat, bukan para pemburu proyek, dan bukan para oportunis yang berselimut kata-kata manis.

Karena pada akhirnya, sejarah akan mengingat seorang pemimpin bukan dari berapa baliho yang ia pasang, tapi dari jejak keberpihakan pada rakyatnya.**

Penulis : J. Sadewo, S.H.,M.H. (bukan pembisik raja).