Palembang [kabarpali.com] — Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan menyampaikan keprihatinan atas masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

PGK menilai karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Ketua PGK Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH, mengatakan penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan.

“Penanganan Karhutla tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan,” ujar Firdaus dalam pernyataan sikap PGK Sumsel, Minggu (30/8/2026).

PGK Sumsel secara khusus menyerukan kepada perusahaan yang memiliki aktivitas usaha maupun konsesi di wilayah rawan karhutla agar mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.

Menurut Firdaus, perusahaan harus memperkuat sistem pencegahan karhutla di wilayah kerja masing-masing. Langkah tersebut antara lain memastikan kesiapsiagaan personel, sarana pemantauan, peralatan pemadaman, serta kemampuan merespons secara cepat ketika ditemukan titik api.

Selain itu, perusahaan didorong berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat, organisasi masyarakat dan pemuda untuk melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan.

PGK juga meminta perusahaan tidak berpangku tangan ketika karhutla terjadi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti personel, peralatan, kendaraan dan sumber air, diharapkan dapat dikerahkan untuk membantu pemerintah maupun masyarakat sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing.

“Jangan sampai pemerintah dan masyarakat baru bergerak setelah asap memenuhi permukiman, sekolah, jalan raya dan mengganggu aktivitas masyarakat. Karhutla harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama,” tegas Firdaus.

PGK Sumsel juga mendorong pemerintah daerah membangun pola kolaborasi permanen dan lebih terstruktur dengan dunia usaha. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika api sudah membesar, tetapi dimulai dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak awal.

Firdaus menegaskan, pendekatan terhadap karhutla harus bergeser dari sekadar memadamkan api menjadi mencegah kebakaran sejak awal. Perusahaan, kata dia, tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap wilayah tempat mereka menjalankan aktivitas usaha.

“Kami percaya, Sumatera Selatan yang maju bukan hanya ekonominya tumbuh, tetapi juga yang lingkungannya terjaga dan masyarakatnya terlindungi,” katanya.

PGK Sumatera Selatan menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, aparat, masyarakat dan seluruh elemen kepemudaan untuk membangun gerakan “Sumsel Bersama Melawan Karhutla.”[red]